BHS : Stop Aturan Wajib Test Antigen Untuk Penumpang Angkutan Umum
Ir. Bambang Haryo Soekartono (BHS)
DNN, Sidoarjo – Pemberlakuan aturan yang mewajibkan semua calon penumpang moda transportasi publik untuk melakukan tes PCR ataupun Rapid Antigen harus dihentikan karena dianggap lebih banyak merugikan masyarakat dan pengusaha namun tidak efektif untuk mencegah penularan Covid-19.
Pernyataan tegas itu disampaikan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono (BHS) di Sidoarjo, Kamis (09/09/2021) siang tadi. “Aturan tersebut harus dikaji lagi, bahkan kalau perlu dihentikan saat ini juga,” tandasnya.
Menurutnya, Pemerintah RI harus melihat kondisi para pengusaha sektor transportasi massal yang terpukul karena kebijakan tersebut. Ia mengatakan saat ini pendapatan mereka hanya tersisa 20% dari kondisi normal.
BHS mencontohkan, perusahaan penyedia jasa transportasi publik semacam Garuda Indonesia, Pelni dan juga KAI saja harus disubsidi pemerintah hingga mencapai puluhan Triliun rupiah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara untuk menyeimbangkan cash flow.
“Kalau BUMN saja kondisinya sampai seperti itu, khan bisa dibayangkan bagaimana dengan usaha-usaha swasta,” tambah politisi senior tingkat nasional tersebut. BHS bahkan tidak yakin para pengusaha transportasi partikelir itu mampu bertahan hingga akhir tahun ini.
Dari sisi masyarakat pengguna moda transportasi massal, kebijakan tes PCR dan Rapid Antigen itu juga sangat membebani rakyat. “Kadang, harga tiketnya justru jauh lebih murah daripada biaya tes-nya. Padahal daya beli masyarakat secara umum justru menurun saat ini,” tukasnya lagi.
Pengusaha yang juga Ketua Umum Persatuan Olahraga Tarung Derajat Jatim itu menambahkan, perlu proses yang agak panjang sejak pengambilan sampel tes PCR atau Rapid Antigen sampai mendapatkan hasil uji laboratoriumnya.
“Apa yakin saat menunggu hasil tes itu tidak bisa terjadi penularan Covid? Padahal selama rentang waktu itu para calon penumpang tersebut berinteraksi dengan banyak orang. Penularan itu bisa terjadi hanya dalam hitungan detik saja lho,” ujar BHS dengan nada tegas.
Mantan anggota Komisi 5 DPR RI tersebut menyarankan agar aturan itu diperlunak. Misalnya hanya dengan menggunakan sertifikat vaksin saja. “Baru kalau tak punya itu, mereka wajib tes. Saya pikir itu lebih bijak bagi semua pihak,” imbuhnya.
Apalagi menurutnya perjalanan jarak jauh yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan moda transportasi umum tersebut juga tidak dilakukan setiap hari. Ia pun mengkomparasikan aktivitas itu dengan kegiatan di pasar-pasar tradisional yang jelas interaksi antar personal disana lebih dekat.
“Di pasar, pasti ada interaksi langsung antara pedagang dan pembeli, belum lagi dengan pengunjung lainnya. Sedangkan di pesawat, kapal atau kereta api para penumpang itu diam saja selama perjalanan. Masa ini dianggap lebih berbahaya,” pungkas Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra itu.(pramono/hans)
