DNN, SIDOARJO – Beberapa proyek pembangunan infrastruktur mendapat sorotan masyarakat lantaran kontraktor pemenang tender memberikan penawaran rendah, minus 20 hingga 35 persen dari nilai pagu yang ditetapkan Pemkab Sidoarjo.
Salah satunya proyek peningkatan kelas jalan di Desa Wonoplintahan Kecamatan Prambon yang dimenangkan diangka Rp 14 Miliar lebih sekalipun nilai pagunya mencapai Rp 21 Miliar. Juga proyek serupa di ruas jalan Becirongengor kecamatan Wonoayu.
Menyikapi hal itu kontraktor senior Sidoarjo, H. Mursidi mengatakan fenomena ‘jatuhnya’ angka penawaran itu harus dilihat dari berbagai aspek. “Yang pertama, proyeknya apa dulu. Kalau normalisasi sungai, ya tidak masalah. Tapi kalau untuk pembangunan jalan dan gedung, sepertinya harus dicermati,” katanya.
Meski begitu, ia menandaskan normalnya penurunan nilai penawaran itu sekitar 20 persen dari pagu proyek. “Kalau sampai diatas itu ya bisa saja, tapi berat,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan pada dasarnya setiap kontraktor pasti punya perhitungan yang matang sebelum mengajukan penawaran pada lelang tender proyek pemerintah karena itu tidak mungkin mau kerja tanpa ada keuntungan apalagi sampai merugi.
“Kalau misalnya ia sudah punya alat berat sendiri atau punya stok material, maka bisa jadi biayanya dapat dihemat sehingga nilai penawaran yang diajukannya rendah,” lanjut Mursidi yang dihubungi melalui WA-nya, Senin (20/09/2021) pagi tadi.
Ia menambahkan, dalam penghitungan proyek nilai yang disusun konsultan perencana selalu memasukkan komponen biaya sewa alat berat. Begitu juga dengan harga material juga berpatokan pada bandrol terkini.
Karena itu, menurutnya publik tidak boleh terburu-buru berburuk sangka pada pihak kontraktor maupun Pemkab Sidoarjo hanya dengan berpatokan pada nilai tender. Meski begitu, ia tetap mendorong semua pihak untuk ikut mengawasi proyek berbiaya ‘rendah’ itu.
“Silahkan disikapi. Tapi yang jelas belum tentu penawaran rendah itu rawan penyimpangan. Jaman gini kontraktor dan Pemkab nggak mungkin berani main-main dengan kualitas kerja karena semuanya terukur,” imbuh Ketua Pemuda Pancasila Sidoarjo itu. Apalagi masyarakat juga bisa langsung mengawasi jalannya tahap demi tahap pembangunan itu sehingga prosesnya begitu terbuka.(Pramono/Hans)
