 |
| tokoh politik Sidoarjo yang hadir dalam forum ‘Ngopi Bareng’ di Semambung Kecamatan Wonoayu |
DNN, SIDOARJO – Acara ‘Ngopi Bareng’ yang digelar Selasa (16/11/2021) semalam, menjadi ajang curhat masyarakat dan para aktivis di kota delta. Berbagai persoalan politik, sosial dan pelayanan masyarakat diungkap dalam forum di rumah Saiful Anwar di Desa Semambung Kecamatan Wonoayu.
Mulai dari masalah carut-marutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian berimbas pada lemahnya akurasi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin sebagaimana diungkap oleh Bambang Suroso, pegiat sosial kemasyarakatan asal Krembung.
Pun demikian pula dengan rumit dan ruwetnya administrasi pengajuan bantuan anggaran untuk pembangunan rumah ibadah yang menjadi bidang garapan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo.
Namun pembahasan terpanjang dalam forum yang berlangsung hampir 3 jam itu adalah masalah narasumber (narsum) DPRD. Beberapa orang yang hadir dalam acara itu menilai pengalokasian anggaran daerah untuk kegiatan itu telah menyandera hak-hak rakyat.
“Coba bayangkan. Empat bulan terakhir ini Pemkab membuat berbagai acara di semua kecamatan dan beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah-red) untuk sekedar memberikan ruang bagi 50 anggota DPRD tampil sebagai narsum,” jelas anggota DPRD Sidoarjo, M.Nizar.
Disebutkannya, setiap anggota dewan punya jatah 7 kali hadir sebagai narsum dengan durasi minimal 3 jam per kehadiran. Sebagai imbalannya, para legislator itupun menuai honor Rp 4,2 juta setiap kali datang.
Karena itulah, tambah politisi Golkar itu, banyak legislator Sidoarjo yang lebih mendahulukan hadir sebagai narsum ketimbang melaksanakan tugas lainnya, seperti melakukan kunjungan atau bahkan rapat-rapat kerja.
Rencananya, di APBD Sidoarjo 2022, Pemkab dan DPRD Sidoarjo sepakat mengalokasikan dana lebih dari Rp 20 Miliar demi memberi tambahan penghasilan bagi para politisi tersebut, selain sumber-sumber pendapatan lainnya.
Padahal efektivitas acara itu dianggap Nizar sangat rendah. “Coba lihat saja, masa ada tiga atau empat anggota dewan yang hadir sedangkan audiennya tidak lebih dari 30 orang,” ungkapnya lagi. Padahal anggaran itu akan lebih bermanfaat jika dialihkan ke proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat.
“Sayangnya, tidak banyak media massa dan juga LSM yang bersikap kritis untuk menyikapi masalah ini. Meski begitu saya tetap tidak akan mengambil kesempatan itu. Kasihan rakyat,” tambah politisi asal Krian itu.
Pernyataan itupun disikapi banyak tokoh yang hadir saar itu. Ketua Himpunan Putra-Putri dan Keluarga Angkatan Darat (Hipakad) Sidoarjo, Husni Thamrin bahkan menyebut fenomena narsum itu sebagai ‘Jebakan Batman’ bagi anggota dewan.
Pernyataan itu membuat anggota LSM Seven Gab, Slamet Hariyanto ‘terbakar’. Ia menyatakan akan bersurat kepada bupati agar membatalkan anggaran untuk Narsum itu. “Apabila tidak dihiraukan, kami akan melakukan aksi demo. Ini tidak bisa dibiarkan” pungkasnya.
Selain Nizar, beberapa tokoh politik juga hadir dalam acara “Ngopi Bareng” tersebut. Diantaranya Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo Sumi Harsono, Sekjen Partai Golkar Khoirul Anam, Advokat dari SNC Law Firm Supriyono, Ketua Java Corruption Watch (JCW) Sigit Imam Basuki dan lain-lain.(hans/pram)
