Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Benny Airlangga |
DNN, SIDOARJO – Meski proses lelangnya molor hingga sebulan, namun Pemkab Sidoarjo tetap tidak akan mengubah nilai penawaran kerjasama pengelolaan parkir tepi jalan tahun 2022 yang dipatok di angka Rp 20,4 Miliar.
“Enggak ada pengurangan, tetap di angka itu. Tinggal nanti ditawar berapa,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Benny Airlangga yang ditemui usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi B DPRD Sidoarjo, Rabu (12/01/2021) siang tadi.
Dijelaskannya, proses pencarian mitra kerjasama itu masih terus berlanjut dan diharapkan akan tuntas di akhir bulan ini. “Semoga 31 Januari nanti sudah ada penandatangan kontrak kerjasama sehingga bisa jadi kado buat ulang tahun kabupaten Sidoarjo,” kata Benny lagi.
Rencananya, Kamis (13/01/2021) besok, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) yang dipimpin Sekda Sidoarjo akan menggelar technical meeting untuk pelaksanaan lelang terbuka. “Fix ada tiga calon rekanan yang berhak mengikuti,” imbuhnya.
Mereka adalah PT Prasetia Dwidharma (Inkopol)-KSO, PT Indonesia Sarana Service-KSO dan PT Piramida Teknologi Informasi. Namun sebelum mengikuti tahapan itu, mereka diwajibkan menyetorkan lebih dulu uang jaminan lelang sebesar 3% dari nilai pagu proyek atau setara dengan Rp 600 juta pada 19 Januari mendatang.
Sementara itu ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto menyerahkan sepenuhnya mekanisme dan keputusan lelang tender pengelolaan parkir pada pihak eksekutif. “Kami tidak akan intervensi. Tapi yang jelas komisi B akan melakukan pengawasan pada saat pelaksanaannya nanti,” tuturnya.
Menurutnya, hal terpenting dalam hal ini bukan semata-mata pada besaran rupiah yang akan ditangguk pemerintah, tetapi pada aspek pelayanan masyarakat. “Jangan sampai nantinya mitra Pemkab itu seakan kejar setoran tapi mengabaikan kualitas layanan apalagi sampai memungut tarif diatas ketentuan. Ini yang akan kami pelototi,” tandas politisi Partai Gerindra itu.
Jika dilihat dari kontribusi ke kas daerah, model kerjasama pengelolaan parkir ini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia membandingkan dengan pendapatan di tahun 2019 lalu, nilai bersih yang masuk ‘hanya’ Rp 8 miliar. Setahun berikutnya malah nihil, dan tahun lalu hanya menangguk Rp 900 juta ketika bidang garapan ini ditangani internal Dishub.(pram/hans)