Ketua Java Corruption Watch (JCW) Sigit Imam Basuki, ST
DNN, SIDOARJO – Ketua Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki mengingatkan Kejaksaan Negeri Sidoarjo agar tidak bermain-main dalam perkara dugaan pengelembungan anggaran proyek pengurukan Tanah Kas Desa (TKD) Kalidawir kecamatan Tanggulangin.
“Perkara ini sudah menjadi konsumsi publik, jadi semua prosesnya harus dilakukan secara transparan. Dan kami akan terus memantau dan mengawal tahapan demi tahapannya sampai tuntas,” kata Sigit saat ditemui di kantornya, Jumat (21/01/2022) pagi tadi.
Pernyataan ini disampaikan lantaran dirinya mendengar isu tentang adanya ‘orang kuat’ yang diduga berupaya membekingi kasus ini. “Ya, Saya dengar ada oknum yang mencoba melakukan intervensi hukum atas kasus ini,” ungkapnya.
Sigit juga meminta Kejari Sidoarjo memanggil legislator pemberi Bantuan Keuangan (BK) yang menjadi sumber dana proyek senilai lebih dari Rp 900 juta itu. Pasalnya ia melihat ada indikasi ketidaksesuaian peruntukan penggunaan anggaran itu, bahkan juga ada indikasi konspirasi anggaran.
“Harus dipanggil legislator pemberi anggaran itu. Khan penyaluran dana BK itu sudah ada regulasinya. Artinya kalau tidak sesuai, maka hal ini bisa menjadi celah hukum yang bisa didalami lagi,” ujarnya.
Ditemui terpisah beberapa waktu yang lalu, Kasi Intel Kejari, Sidoarjo Aditya Rakatama mengatakan, saat ini pihaknya sudah memanggil beberapa orang yang diduga terlibat dalam proyek itu, termasuk Kepala Desa Kalidawir, Maksun.
“Berkenaan dengan Desa Kalidawir, masih kita lakukan puldata dan pulbaket, terhadap pihak pihak yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud. Sifatnya masih wawancara untuk mengetahui ada tidak terjadi peristiwa pidanakah, penyalahgunaan kewenangan ataupun klarifikasi kerugian keuangan daerah, dalam hal ini kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.(Hans/Pram)
