M.Nizar
legislator Partai Golkar/Tokoh Masyarakat Sibar
DNN, SIDOARJO – Masyarakat Sidoarjo Barat (Sibar) sangat membutuhkan keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) agar lebih mudah mendapatkan akses layanan pemerintah. Pasalnya jarak kawasan itu relatif jauh dari pusat kota Kabupaten.
“Kalau di Sukodono, yang letaknya lebih dekat dengan Sidoarjo saja ada MPP, kenapa disini malah tidak ada. Kesannya koq seperti dianak tirikan begitu,” tandas tokoh masyarakat Sibar, M Nizar yang ditemui di rumahnya, Jumat (21/01/2022) siang tadi.
Menurutnya, saat ini warga Sibar yang meliputi kecamatan Krian, Balongbendo, Prambon, Tarik, dan Krembung kerap kesulitan saat akan mengurus surat-surat administrasi kependudukan dan lain-lain. “Sudah banyak yang mengeluhkan masalah itu pada saya,” ujar Legislator Partai Golkar itu.
Jika Pemkab Sidoarjo yang berada di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Muhdlor memang punya niat untuk memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah kota delta, maka sudah selayaknya ada MPP yang melayani warga di eks Karesidenan Krian dan sekitarnya.
Apalagi menurutnya masih cukup banyak aset Pemkab berupa bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk MPP, jadi tinggal ada atau tidaknya niat baik saja dari para pemangku kebijakan untuk mewujudkaan kebutuhan warga Sibar itu.
Saat ini di Sidoarjo ada satu MPP yang berlokasi di JalanLingkar Timur, plus satu unit mini MPP di lingkungan Kantor Kecamatan Sukodono. Pelayanan yang diberikan meliputi beraneka dokumen perijinan usaha, administrasi kependudukan, Dinas Sosial, pembayaran pajak daerah dan juga dari Badan Usaha Milik Daerah seperti Delta Tirta dan BPR Delta Artha.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang mendapatkan ruang di MPP tersebut antara lain Dinas PU Cipta Karya, PU Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dn Kebersihan, Dinas Kesehatan serta Dinas Komunikasi daan Informatika.
Selain itu, dibuka pula gerai-gerai milik lembaga mitra pemerintah seperti Pelayanan hukum Kejaksaan Negeri, Kantor Pertanahan, Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, BRI, Telkom, Kantor Imigrasi dan Pengadilan Agama.(pram/hans)
