Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso
DNN, SIDOARJO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo harus lebih masif untuk melakukan aksi promotif dan preventif dalam mensosialisasikan upaya pencegahan dan penanganan wabah Demam Berdarah (DB) di kota delta.
Hanya saja, langkah ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada pihak Puskesmas karena beban tugas mereka sudah cukup berat. Sehingga pihak Dinkes lah yang harus mengambil inisiatif supaya tidak terkesan mengabaikan kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah.
“Tindak sosialisasi dan edukasi pada masyarakat itu memang menjadi tugas pokok dan fungsi utama Puskesmas. Tapi mereka sudah disibukkan dengan urusan vaksinasi Covid-19 dan juga masalah lainnya. Sementara disisi lain, jumlah personel di Puskesmas sangat terbatas.”
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/01/2022) sore tadi. Menurutnya Dinkes harus berbagi peran dengan Puskesmas untuk menjalankan tugas tersebut.
Salah satu caranya adalah dengan membuka ruang bagi para mahasiswa ilmu kesehatan dari berbagai perguruan tinggi di kota delta untuk menjadi volunteer atau sukarelawan. Mereka bisa diberdayakan untuk melakukan pendampingan pada kader kesehatan desa yang telah ditunjuk sebagai Juru Pemantau Jentik (Jumantik) nyamuk Aedes Aegypti.
“Para mahasiswa itu yang akan memberikan edukasi sekaligus membagikan serbuk abate gratis pada masyarakat. Dengan begitu penanganan kasus DB ini bisa dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya fokus pada fogging saja,” kata politisi dari PAN itu.
Bangun menambahkan, keberadaan para sukarelawan itu akan menjadi solusi terhadap masalah koordinasi dan sosialisasi antara pihak Puskesmas dengan Pemerintah desa yang macet selama masa pandemi Covid-19.
Lebih lanjut legislator yang bermukim di Kecamatan Krian itu juga mengatakan keterlibatan para volunteer itu mutlak diperlukan mengingat banyaknya masalah-masalah kesehatan yang seakan bergelombang datangnya.
“Sekarang ini kita masih menghadapi pandemi, sekaligus juga ada DB. Belum lagi dengan masalah penyakit menular lainnya yang timbul akibat anomali cuaca yang terjadi belakangan ini. Intinya jangan sampai lebih ngaboti Covid-nya tapi DB-nya malah meledak,” tandasnya.
Terkait honor bagi para sukarelawan itu, menurut Bangun bisa menggunakan dana APBD yang pengalokasiannya bisa dilakukan dengan menggunakan Peraturan Bupati (Perbup).
“Kita memang sedang kekurangan SDM dalam masalah ini. Jadi saya kira hal itu bisa dilakukan,” pungkas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo itu.(pram/hans)
