M. Nizar (pegang mic) saat memaparkan Materi di Forum FDG di Kantor DLHK Sidoarjo.
DNN, SIDOARJO – Persoalan sampah yang semakin kompleks di kota delta perlu segera disikapi secara menyeluruh melalui pembentukan satu lembaga tersendiri yang berada dibawah kendali Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo.
“Karena itu saya mendorong agar skema BLUD (Badan Layanan Umum Daerah – red) segera direalisasi di Sidoarjo. Supaya penanganan masalah sampah bisa segera dilakukan tanpa prosedur birokrasi yang berbelit-belit.”
Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M. Nizar, saat memaparkan materinya dalam forum Focus Discussion Group (FDG) bertema Kerjasama Sistem Penanganan Sampah di TPA dengan Pola BLUD di Kantor DLHK Sidoarjo, Selasa (08/02/22) siang tadi.
Ditemui seusai acara, legislator Partai Golkar tersebut mengatakan salah satu persoalan yang harus segera ditangani adalah banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang secara sembarangan di tepi jalan, lahan kosong, dan di dalam batang sungai sehingga tidak hanya merusak estetika tetapi juga mengganggu kenyamanan warga serta kelestarian lingkungan hidup.
“Kalau sudah begini jangan buru-buru menyalakan masyarakat, tapi koreksi dulu kedalam, apakah DLHK sudah menyediakan kontener sampah atau TPS yang dekat dengan lingkungan pemukiman warga. Atau sudah adakah koordinasi dengan pihak desa dalam soal pengambilan sampah dari rumah ke rumah yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari operasionalisasi TPST di masing masing desa,” katanya lagi.
Lebih lanjut dikatakannya, persoalan itu hanya bisa diatasi jika ada sinergitas yang baik antara DLHK dengan pihak desa, khususnya dalam pembentukan dan operasionalisasi TPST desa atau kewilayahan.
Memang, tidak mudah mendirikan TPST karena seringkali ada penolakan dari warga. Tetapi hal itu bisa diselesaikan bila ada komunikasi dan edukasi yang efektif serta masif tentang penting keberadaan TPST.
“Tanpa TPST yang berjalan optimal niscaya masalah penumpukan sampah di TPA akan truss berulang. Karena itu segera bentuk BLUD persampahan agar bisa mengkoordinasi dan menggerakan pembangunan TPST di seluruh wilayah sidoarjo dengan segera,” tambah Nizar.
Disisi lain perlu ada sentuhan politik anggaran dari eksekutif maupun legislatif untuk mendukung terlaksananya konsep BLUD ini. Terutama pengalokasian anggaran untuk pembangunan hanggar TPST, mesin-mesin pengelolahan sampah dan biaya pelatihan SDM.
“Saya juga menekankan seluruh personil yang terlibat dalam pengelolahan sampah itu mulai dari petugas pengambil sampah di rumah-rumah, pemilah sampah di TPST sampai pengolah sampah di TPA harus dibayar dengan upah yang layak. Ingat ya, layak, bukan ala kadarnya,” tambah politisi asal Krian itu.
Selain Nizar, anggota DPRD lain yang juga dihadirkan sebagai narasumber dalam kegiatan ini diantaranya Suyarno (PDIP), Anang Siswandoko (Gerindra) dan Nurhendriyati Ningsih dari Partai Nasdem. Sedangkan dari pihak DLHK, hadir Kepala Dinas, Bahrul Amig, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, dan dari Bappeda.(hans/Rio)
