DNN, SIDOARJO – Meski sudah menyampaikan klarifikasinya, namun Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor tetap diminta mempertanggungjawabkan pernyataannya tentang 15 kecamatan di kota delta yang sudah disusupi kaum radikalis.
“Pilihannya ada dua, minta maaf atau buktikan kalau pernyataan itu benar. Khususnya soal bunker di bawah Masjid di wilayah kecamatan Sedati yang disebut-sebut berisi senjata,” tandas anggota Asrendiklat Satkornas Banser yang tinggal di Sidoarjo, Chaiz Al Jinani.
Ditemui, Sabtu (12/02/2022) sore tadi, pria yang akrab dengan panggilan ‘Ndan Jani” itu mengatakan kalau informasi yang dikatakan bupati itu memang benar, seharusnya disampaikan lebih dulu ke aparat keamanan agar segera diambil tindakan.
Wakil Ketua GM FKPPI Sidoarjo, Akhmadi.
Menurutnya, kalau soal ngopeni Masjid dan Musholla seperti yang dikatakan Gus Muhdlor dalam video klarifikasinya, itu sudah dilakukan warga Nadhliyin sejak dulu. “Bilang saja, heh wong NU urusono Masjidmu. Gitu aja cukup, gak perlu bikin kabar soal radikalisme, apalagi bunker penuh senjata dan lain-lain,” ujarnya dengan nada tinggi.
Sebaliknya, jika ternyata informasi yang disampaikan putra pemangku pondok pesantren Bumi Sholawat itu terbukti tidak berdasar fakta maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena sudah menimbulkan keresahan masyarakat Sidoarjo.
Sementara itu ditemui terpisah, Wakil Ketua Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (GMFKPPI) Sidoarjo, Akhmadi mengatakan kabar tentang penyusupan kaum radikalisme yang disebutkan Muhdlor merupakan isu sensitif bagi keamanan dan pertahanan negara.
Menurutnya, isu yang dilempar Gus Muhdlor tersebut sama dengan menampar muka pimpinan satuan TNI dan Polri di Sidoarjo. “Ini sama saja dengan mengatakan personel intelejennya Polresta, Kodim dan Marinir serta Binda (Badan Intelejen Daerah-red) Jatim tidur semua karena mereka sama sekali tidak tahu pergerakan kaum radikal yang sudah menyusup di 15 dari 18 kecamatan di Sidoarjo,” jelasnya.
Apalagi, dalam video klarifikasinya yang dikutip dari pemberitaan salah satu stasiun televisi swasta di Surabaya beberapa waktu lalu, Gus Muhdlor sama sekali tidak membahas substansi itu dan malah mengalihkannya ke masalah lain.
“Bahkan minta maafpun tidak. Terus apa dikira, masalahnya sudah selesai hanya dengan klarifikasi seperti itu?. Tolong diingat, sebagai bupati ia harus bertanggungjawab secara dunia. Dan lagi beliau dipanggil dengan sebutan Gus yang setiap perkataannya seharusnya bisa menjadi panutan umat,” pungkas Akhmadi.(pram/hans)
