DNN, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor berencana mengalokasikan anggaran daerah sebesar Rp 800 Miliar untuk merapikan kabel-kabel Fiber Optik (FO) yang membentang di seluruh wilayah kota delta.
Uang rakyat itu akan dipakai untuk menerapkan sistem Ducting. Dimana kabel-kabel internet itu tidak lagi dibentangkan di atas tiang namun ditanam sehingga tidak terkesan semerawut dan merusak estetika kota.
“Kami akan bekerja sama dengan Moratelindo, perusahaan infrastruktur telekomunikasi penyedia Ducting, dan saat ini masih dipertimbangkan lebih lanjut karena memerlukan anggaran cukup besar. Karena itu nantinya para provider itu harus bayar sewa,” ungkap Muhdlor yang ditemui usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di salah satu hotel di Sidoarjo Kamis (17/02/2021) siang tadi.
Lebih lanjut dikatakannya, penerapan sistem Ducting merupakan bagian dari solusi dari silang-sengkarutnya masalah itu. “Visibility (kelayakan-red)-nya sedang dikaji karena panjangnya sekitar 150 KM, mungkin dalam minggu ini sudah ada keputusan,” katanya lagi.
Salah satu yang menjadi kendala penerapan sistem ini adalah ruas jalan yang dipakai bukan hanya berstatus milik Kabupaten Sidoarjo, namun juga jalan propinsi dan jalan nasional. “Kalau memang itu jadi kendala dan tidak fisible, maka saya ajukan ductingnya ini dipasang di beberapa tempat saja,” tambah Muhdlor.
Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya sudah pernah memanggil 11 provider FO saat menertibkan kabel-kabel di pertigaan Desa Suko Kecamatan Sidoarjo beberapa waktu lalu. “Sudah saya panggil dan sosialisasikan, kita akan tertibkan secara perlahan, karena penertiban ini menyangkut pelanggan internet yang sudah sewa, maka harus hati hati,” pungkasnya.
Pernyataan itu berbeda dengan sikap Wakil Bupati, Subandi. Orang nomer dua di Sidoarjo itu justru memilih untuk bersikap tegas pada provider kabel FO yang tak mau bayar sewa penggunaan lahan pada Pemkab.
Apalagi, para pengusaha itu justru menunjukkan sikap tak kooperatif dengan mengabaikan permintaan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM&SDA) untuk menyerahkan surat Permintaan Data Rute Jaringan FO.
Dari 20 provider yang dikirimi surat pada November 2021 lalu, hingga pertengahan Pebruari ini ternyata hanya 6 provider saja yang meresponnya. “Potong saja daripada menganggu,” tandas Wabup Subandi dengan tegas. (Hans/pram)
