Para koordinator FLAS menyampaikan kajiannya terkait kebijakan Pemerintah Daerah Sidoarjo dalam rapat audiensi di ruang sidang DPRD Sidoarjo.
DNN, SIDOARJO – Pendataan warga miskin, jaminan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat menjadi problem yang dibahas oleh para koordinator Forum Lintas Aktivis Sidoarjo (FLAS) dengan pimpinan DPRD dan para kepala dinas Sidoarjo, Selasa (22/02/2022) siang tadi.
Rapat audiensi yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo itu juga membahas tentang tidak meratanya pembagian dana Bantuan Keuangan (BK) untuk desa serta dikaryakannya para anggota dewan menjadi narasumber di berbagai forum yang digelar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Dari lima materi pembahasan yang dilakukan saat itu, masalah dana BK serta program jaminan kesehatan masyarakat menjadi topik yang paling panjang dibahas. Para aktivis senior di kota delta itu seakan tak kunjung puas mengejar jawaban pihak legislatif dan eksekutif yang dihadirkan dalam forum tersebut.
“Sebagai warga Sidoarjo, saya kecewa dengan program Pemerintah terkait UHC (Universal Healt Coverage-red) tahun lalu yang menghabiskan uang rakyat hingga ratusan miliar rupiah,” sergah salah satu koordinator FLAS, Nadia Bafagih.
Menurutnya program yang dijalankan sejak Juni hingga Desember 2021 Itu sangat terburu-buru dan tanpa didasari kajian yang mendalam sehingga harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. “Dan ujung-ujungnya kami sebagai rakyat yang sudah bekerja keras untuk membayar pajak bagi daerah yang sangat dirugikan,” ucapnya tandas.
Karena itu, mereka meminta DPRD dan juga Pemkab Sidoarjo lebih serius dalam memberikan layanan jaminan kesehatan gratis pada masyarakat di tahun anggaran 2022 ini. “Kami sepakat dengan dipakainya lagi program JKMM (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin-red) sebagai pengganti UHC,” imbuh Mahmud Yunus, aktivis FLAS lainnya.
Hanya saja ia mendesak DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasannya agar program ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rule of the game-nya sehingga tidak menyulitkan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan yang prima sekalipun gratis.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman menyatakan apresiasinya atas segala ide, saran dan kritik yang disampaikan para koordinator FLAS. Legislator PKB itu bahkan memastikan semua masukan tersebut akan ditindaklanjuti dan dijadikan materi pembahasan internal.
“Saya minta dari sekwan (sekretariat dewan-red) catat semua ya masukan dan teman-teman FLAS ini,” imbuh politisi yang berangkat dari Dapil Sidoarjo 1 itu.
Kegiatan yang berlangsung selama lebih dari 4 jam tersebut dihadiri hampir semua pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Sidoarjo serta Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Dispendukcapil serta Kantor Inspektorat.(hans/pram)