Bupati Muhdlor menyaksikan pelantikan pengurus DPC APKLI Sidoarjo
DNN, SIDOARJO – Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Sidoarjo meminta pemerintah daerah lebih arif dan lebih berpihak pada rakyat kecil dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus yang berhubungan dengan pandemi Covid-19.
“Kami siap koq bersinergi dengan Pemkab Sidoarjo, termasuk mendukung semua program yang dijalankan asalkan kami tetap bisa berjualan dengan aman dan nyaman selama masa pandemi,” tandas Ketua DPC APKLI Sidoarjo, Abdul Munif.
Ia yang ditemui seusai acara pelantikan pengurus DPC APKLI Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Sabtu (05/03/2021) pagi tadi mengatakan para PKL menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif pelaksanaan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berjilid-jilid sejak awal 2020 lalu.
Karena itu pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendata, menata sekaligus memberdayakan semua anggotanya agar mereka tetap bisa bertahap hidup selama masa pandemi yang tak kunjung berakhir hingga saat ini.
“Prioritas kami adalah PKL-PKL yang tercatat sebagai warga Sidoarjo dulu. Baru setelah itu mereka yang datang dari luar kota,” tambah Munif. Ia berharap langkah tersebut bisa menolong para PKL untuk tetap bisa berjualan dan mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
“Salah satunya, beberapa diantara kami juga sudah mencoba untuk melakukan penjualan secara online. Dan langkah ini akan terus kami sosialisasikan pada yang lain sebagai upaya untuk menyiasati masa pandemi,” imbuhnya.
Ke depan ia berharap Pemkab Sidoarjo memiliki program-program untuk mendukung para pengusaha kelas gurem tersebut. Misalnya dengan membuat sentra-sentra PKL yang layak menjadi daerah kunjungan wisata seperti di Malioboro, Yogyakarta.
“Bahkan kalau bisa, sentra-sentra PKL itu tersebar di seluruh wilayah kecamatan sehingga tidak terkonsentrasi di pusat kota Sidoarjo saja,” tukas Munif yang mengklaim memiliki anggota lebih dar 1500 orang itu.
Sementara itu Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor dalam sambutannya menandaskan pemberdayaan PKL sudah tercatat sebagai salah satu dari 17 program prioritasnya yang telah tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami mengkategorikan para PKL ini sebagai pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-red). Dan saya juga mencanangkan program UMKM naik kelas,” jelasnya. Salah satu rencana tindak yang sudah dirumuskannya adalah melakukan pendataan.
“Tujuannya biar kami tahu kebutuhan UMKM itu apa. Misalnya ijin usaha, sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Interlektual-red) modal dan lain sebagainya. Jika sudah tahu, kami bisa berikan bantuan sesuai item yang dibutuhkan,” imbuh bupati yang baru berusia 31 tahun itu.
Muhdlor mengakui ingin semua pelaku UMKM termasuk para PKL di Sidoarjo memiliki daya saing tinggi sehingga mampu hidup sejahtera. “Karena itu tidak ada salahnya mencoba memasarkan barang dagangan anda melalui pasar digital di jaman teknologi 5.0 seperti sekarang ini,” tuturnya.
Selain itu pihaknya juga akan berusaha membantu membuka pasar baru melalui perusahaan-perusahaan ritel raksasa berskala nasional yang memiliki gerai di kota delta. Dan potensi ke arah sana menurutnya sangat besar.
Akhirnya, pada para pengurus DPC APKLI yang baru dilantik ia meminta segera bekerja sebaik-baiknya. “Yang paling dekat dengan kita adalah kematian, yang paling besar dalam hidup kita adalah nafsu, dan beban terberat yang harus kita pikul adalah amanah,” pungkas Muhdlor.(pram/hans)
