Politisi Golkar DPRD Sidoarjo, Warih Andono.
DNN, SIDOARJO – Politisi Golkar, Warih Andono merasa pelengserannya dari jabatan Sekretaris Komisi A dilakukan secara ilegal karena tidak melalui mekanisme pemilihan langsung yang dilakukan anggota sesuai dengan tata tertib (tatib) di DPRD Sidoarjo.
Menurutnya, pimpinan DPRD tidak pernah menggelar rapat internal komisi setelah keputusan awal yang menetapkannya sebagai sekretaris komisi dalam sidang paripurna DPRD Sidoarjo yang khusus membahas masalah penataan ulang Alat Kelengkapan Dewan (AKD), kemarin.
“Memang tidak ada rapat dan belum ada rapat lagi,” kata legislator asal Waru itu yang dihubungi melalui WA-nya, Kamis (21/04/2022) siang tadi. Ia sendiri mengaku tak mempersoalkan penggantian tersebut asalkan dilakukan melakui mekanisme yang benar.
Karena itu Warih mendesak pimpinan DPRD Sidoarjo untuk menggelar rapat komisi tersebut jika memang ingin memberikan jabatannya itu pada legislator dari fraksi Nasdem-Demokrat, Nur Hendriati Ningsih.
“Ya harus diulang rapat komisi lagi. Prosedurnya harus diralat, biar tidak salah. Kalau perlu ya harus paripurna lagi,” tegasnya.
Seperti diberitakan media ini kemarin, Sidang Paripurna DPRD tersebut sempat diwarnai interupsi dari Ketua Fraksi Nasdem-Demokrat, Agil Effendi yang menuntut fraksinya menuntut satu posisi jabatan di AKD.
Pasalnya, setelah digelar rapat internal di komisi-komisi, tak ada satupun posisi yang didapatkan oleh fraksi yang beranggotakan empat orang politisi tersebut, baik sebagai Ketua, Wakil Ketua ataupun Sekretaris. Fraksi itu juga tidak mendapatkan jabatan apapun di pos lainnya seperti Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) maupun Badan Kehormatan (BK).
Sempat dilakukan pembicaraan selama lima menit oleh pimpinan dewan untuk membahas hal itu namun tidak didapatkan hasil apapun. Namun tiba-tiba, sebagainya yang disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Arief Bachtiar, ada lobi-lobi di tingkat pimpinan partai yang kemudian membuat keputusan kontroversial tersebut.
Ketua DPRD Sidoarjo, Usman yang ditanya melalui WA-nya terkait ketiadaan rapat ulang di tingkat komisi, tidak menjawab. Hanya saja, dalam chatting yang dilakukan sebelumnya ia sempat mengatakan, “Politik itu dinamis dan kompromis , kalau demi kebersamaan untuk pemerataan tapi tetap proporsional kan lebih bagus.” (pram/hans)
