Beranda » Pendapatan Daerah Turun, Anggaran yang Tak Sesuai Program Prioritas Bupati Bakal Dialihkan

Pendapatan Daerah Turun, Anggaran yang Tak Sesuai Program Prioritas Bupati Bakal Dialihkan

Spread the love dnnmmedia

Bupati Sidoarjo (kanan) bersama H. Usman, M.Kes dan pimpinan DPRD Sidoarjo lainnya.

DNN, SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo akan kembali melakukan refocusing atau pengalihan alokasi anggaran yang tercantum di APBD 2022. Langkah ini terpaksa diambil lantaran tak tercapainya target dari beberapa pos pendapatan.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sidoarjo, Chusnul Inayah yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (02/06/2022) siang tadi menyebutkan pos-pos pendapatan yang tak sesuai asumsi perencanaan.

“Sebagian besar berupa dana transfer dari pusat. Diantaranya DAU (Dana Alokasi Umum-red) yang turun sekitar Rp 16 Miliar. Lalu dari DAK (Dana Alokasi Khusus–red) sebesar Rp 11,6. Juga dari Retribusi Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) yang kewenangannya ditarik pusat,” sebutnya.

Pos pendapatan lainnya yang tak sesuai asumsi adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2021 yang awalnya dianggarkan sebesar Rp 950 Miliar, ternyata turun menjadi Rp 840 Miliar. Penurunan angka ini ikut mengimbas pada pendapatan daerah dari pos pendapatan bunga deposito bank yang diterima Pemkab Sidoarjo.

Potensi pendapatan lain yang diperkirakan juga turun berasal dari pos retribusi parkir tepi jalan yang awalnya dipatok Rp 20 Miliar. Namun dengan adanya perubahan sistem pembayaran yang dilakukan oleh rekanan, kemungkinan Dinas Perhubungan Sidoarjo hanya akan mampu menyetor uang ke kas daerah maksimal Rp 16,045 Miliar hingga akhir 2022 mendatang.

Karena itulah, Pemkab Sidoarjo terpaksa mengambil kebijakan refocusing untuk menyeimbangkan nilai pendapatan dengan belanja daerah di tahun anggaran ini. Artinya ada beberapa pos pengeluaran yang terpaksa dihapus atau dialihkan ke program-program pembangunan yang lebih diprioritaskan.

Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Sidoarjo, Usman yang ditemui di ruang kerjanya berharap Pemkab bisa lebih bijak dalam menata ulang keuangan daerrah tersebut. “Tolong diverifikasi ulang program-program kerja yang pelaksanaannya bisa ditunda. Salah satu contohnya adalah pos kunjungan kerja,” tuturnya.

Namun terlepas dari hal tersebut, politisi PKB itu memberikan apresiasi pada Pemkab Sidoarjo yang sudah mampu memotong angka SILPA. Menurutnya, fenomena itu menunjukkan naiknya kemampuan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyerap anggaran yang sudah dialokasikan.

“Justru seperti inilah yang bagus karena dengan begitu berarti semua program-program pembangunan daerah yang dianggarkan melalui OPD-OPD tersebut mampu dilaksanakan dengan baik,” tambah Usman.

Sementara itu Bupati Sidoarjo, Achmad Muhdlor yang ditemui usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo, Selasa (31/05/2022) kemarin mengaku sudah menyiapkan beberapa jurus untuk mengatasi hal ini.

Diantaranya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber pajak dan retribusi daerah. “Kita akan lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” jelas bupati yang lebih akrab dengan panggilan Gus Muhdlor itu.

Selain itu pihaknya juga akan mengalihkan anggaran dari pos-pos pengeluaran yang tidak terlalu sesuai dengan program prioritas daerah. “Program-program sekunder yang jadi penunjang 17 program bupati dan wakil bupati akan kita refocusing. Contohnya banyak. Salah satunya yang di Prambon,” sebutnya.

Muhdlor menambahkan, besaran anggaran yang akan direfocusing tersebut sekitar Rp 400 Miliar. “Tapi untuk angka yang lebih fix-nya tanyakan ke dinas teknisnya ya,” pungkasnya.(hans/pram)


Spread the love dnnmmedia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *