DNN, SIDOARJO – Pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus dipastikan kembali bocor akibat tak segera ditanganinya layanan itu oleh PT Indonesia Sarana Service (ISS) yang menjadi rekanan Pemkab Sidoarjo.
“Harusnya per 18 Juni lalu kewenangan penanganan parkir ini khan sudah dialihkan dari Dishub (Dinas Perhubungan-Red) ke PT ISS. Nyatanya sampai sekarang belum jalan. Tapi di lapangan terus ada pungutan retribusi pada masyarakat. Lalu itu uangnya kemana?,” sergah Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/06/2022) siang tadi.
Menurutnya potensi kebocoran ini akan bertambah besar jika tidak ada ketegasan dari Dishub untuk mendesak rekanannya itu segera melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani keduanya pada 25 April 2022 lalu.
“Yang jelas, jika masalah ini tidak segera disikapi maka potensi hilangnya pendapatan daerah dari sektor ini akan semakin besar. Kalau begini caranya, namanya bukan lagi bocor tapi ledeh (hancur-red),” pungkas politisi Partai Gerindra itu.
Namun hal itu disanggah Kepala Dishub Sidoarjo, Benny Airlangga yang ditemui disela-sela mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPRD Sidoarjo siang tadi. Ia menegaskan tidak ada kebocoran pendapatan sekalipun PT ISS tak segera beraksi di lapangan.
“Mau mulai kapanpun, argonya tetap berjalan mulai 18 Juni lalu. Jadi sesuai PKS, dana dari PT ISS untuk setoran bulan Juni ini tetap akan kami cairkan pada 18 Juli nanti, sekitar Rp 2,6 Miliar,” jelasnya.
Benny menambahkan, sejak Januari hingga Juni ini pihaknya baru meraup pendapatan dari sektor itu sebesar Rp 500 juta lebih. Sedangkan biaya yang dikeluarkannya untuk membayar honor para jukir sekitar Rp 3 Miliar.
Diakuinya, sejak tanggal 18 Juni lalu, pihaknya sudah melepas kewenangan pengelolaan parkir tepi jalan umum dan lokasi khusus tersebut. Namun disisi lain PT ISS tak segera menangkapnya, sehingga penarikan retribusi yang dilakukan jukir terbilang liar.
Hal tersebut dibenarkan oleh Amrul Doyok, pengelola parkir di Pasar Krian lama. Ia yang ditemui di Gedung DPRD Sidoarjo siang tadi mengaku masih sempat membeli dua bendel karcis parkir ke Dishub Sidoarjo pada 18 Juni lalu senilai Rp 400 ribu.
“Karcis itu kami pakai untuk dua hari. Sedangkan mulai Senin sampai hari ini saya mencetak sendiri karcis parkir selama masa transisi. Karena itu kami tak berani memaksa warga, mau membayar ya syukur, tidak mbayar ya tidak apa-apa,” katanya.
Rencananya, Jumat (24/06/2022) besok, ia dan semua jukir yang dulunya dikoordinasi Dishub diundang PT ISS di kantornya untuk menandatangani kontrak kerja. Namun soal besaran upah yang akan diterima dan juga sistem kerjanya, Amrul mengaku masih belum tahu.
“Kita lihat saja besok. Tapi kabarnya pakai sistem setoran. Jadi kami harus menyetor semua uang yang dihasilkan sesuai dengan jumlah karcis parkir yang keluar,” jelas pria yang mengaku sudah mengelola lahan parkir tersebut sejak puluhan tahun yang lalu itu.(pram/hans)
