DNN, SIDOARJO – Pemerintahan Desa Trosobo melalui kaur kesranya, meminta STP (54), warga RT 1 RW 4 Desa Trosobo, untuk mencabut laporannya di kepolisian, atas kasus pencatutan namanya dalam penerimaan bantuan pangan non tunai (BPNT).
Hal ini terungkap usai adanya pertemuan antara pihak pemdes, camat Taman dan Plt Kepala Dinas Sosial Sidoarjo siang tadi. AD (40 tahun) kerabat dekat korban STP menceritakan, saat pertemuan siang tadi, ada perwakilan dari pemdes yang mendatangi rumahnya untuk mencari STP.
“Iya tadi sempat datang ke sini. Awalnya ngabari via telfon untuk mencabut laporan di kepolisian. Bilangnya jangan dilanjut. Terus datang ke sini nyariin bilangnya buat silaturahmi duduk bersama,” kata AD saat ditemui di kediamannya, Senin (27/6/2022).
Kendati diminta untuk dicabut, AD mengaku pihaknya sebagai pelapor tidak mau mencabutnya. Menurutnya, keluarga ingin melanjutkan proses tersebut karena merasa ini bukan sekali dua kali pihak pemdes melakukan penyelewengan bantuan sosial.
“Dulu waktu masih bantuan covid, dua kali terjadi mas penyelewengan gini. Pertama undangan untuk ngambil bantuan gak dikasihkan ke kami. Kemudian yang kedua katanya sudah dicoret padahal undangannya ada. Pas ke sana disuruh pulang,” ujarnya.
Lebih jauh, AD mengharapkan, proses hukum ini bisa terus berjalan sebagai mana semestinya. Tujuannya, agar pemdes tidak melakukan kedzaliman yang sama terhadap warga lain. Sehingga kejadian pencatutan nama yang dananya dicairkan tanpa sepengetahuan warga tidak terulang lagi.
“Apapun hasilnya, kami ingin ini penyelidikan dan proses hukum ini terus berlanjut. Kasihan mas kalau ada warga lain yang juga diperlakukan kayak gini. Ini bukan masalah nominal bantuannya, tapi tata kramanya dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah desa harus benar-benar diperhatikan,” pungkasnya.(Gus/Hans)