DNN, SIDOARJO – Hingga awal semester kedua di tahun anggaran 2022 ini, warga kota delta belum juga menikmati layanan parkir tepi jalan umum dan lokasi khusus yang berkualitas prima, sebagaimana dijanjikan Pemkab Sidoarjo sebelumnya.
Bukan hanya itu, potensi pendapatan daerah dari pos retribusi parkir yang ditargetkan DPRD Sidoarjo sebesar Rp 20 Miliar hingga akhir tahun ini juga dipastikan tak akan tercapai. “Kena prank lagi ya...,” ujar Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki.
Ia yang ditemui di Cafe D’Prodeo Sidoarjo, Rabu (20/07/2022) siang tadi mengaku sudah menduga gembar-gembor keberhasilan Pemkab Sidoarjo dalam pengelolaan parkir itu hanya sebatas angin surga yang membuat warga kota delta terlena.
“Sejak dari proses pra lelang saya sudah menduga bakal kacau. Soalnya mekanismenya aneh dan diluar kelaziman,” sebut Sigit. Diantaranya tentang sistem lelang tender kerjasama pengelolaan parkir yang menurutnya hanya berorientasi pada penawaran tertinggi.
“Retribusi itu basic-nya adalah service. Jadi kualitas layanan yang harus didahulukan. Karena itu peserta lelang harusnya diadu kapasitas software, hardware dan brainware-nya. Istilahnya beauty contest dan bukan siapa yang berani bayar lebih mahal,” tambahnya.
Kesalahan ini diperparah dengan konsep pembayaran nilai imbal kerjasama pengelolaan parkir di depan. Dan sesuai hasil lelang, PT Indonesia Sarana Service (PT ISS) mestinya harus menyetorkan uang sesuai nilai penawarannya, yakni Rp 32,09 Miliar sebelum eksekusi.
“Faktanya kacau semua khan. Pembayarannya akhirnya dicicil per bulan, pelaksanaannya juga mundur sampai 18 Juni. Bahkan setoran bulan pertama juga belum dibayar sampai sekarang,” tandas Sigit.
Dan kalaupun nantinya dibayar , nilai rupiah yang bisa dibayarkan ke kas daerah dari sektor ini maksimal hanya Rp 16 Miliar. Angka itu ditambah Rp 500 juta dari duit parkir hasil pengelolaan Dinas Perhubungan Sidoarjo selama 6 bulan.
“Jangan lupa, untuk dapat segitu, Dishub justru mengeluarkan uang sebesar Rp 3 Miliar untuk membayar honor jukir. Total jendral, duit yang didapat paling banyak Rp 13,5 Miliar. Itupun kemungkinan masih bisa lebih rendah lagi. Jadi, amsyong khan,” ucap Sigit dengan nada sinis.
Sementara itu Direktur Operasional PT ISS, Dian Sucipto yang dihubungi melalui telepon selulernya pagi tadi mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi dengan Pemkab Sidoarjo melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dan Dishub Sidoarjo terkait hal ini.
“Kita masih rekonsiliasi. Jika ada perkembangan baru, akan segera kami informasikan,” katanya. (hans/pram)
