DNN, SIDOARJO – Pemberlakuan sistem akselerasi atau percepatan pendidikan yang diterapkan di beberapa SMP negeri di Kabupaten Sidoarjo diharap lebih mengedepankan faktor anak didik ketimbang unsur-unsur lainnya.
“Program akselerasi yang memangkas rentang waktu masa pembelajaran di level pendidikan menengah hanya 4 semester ini bagus-bagus saja. Tapi faktor psikologi anak didik harus jadi bahan pertimbangan utama,” ujar ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M. Nasih.
Penekanan ini disampaikannya saat memimpin hearing atau rapat dengar pendapat dengan pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kepala SMP Negeri 1 Sidoarjo dan orang tua siswa di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (24/01/2024) siang tadi.
Dijelaskannya, forum tersebut digelar setelah komisinya mendapatkan pengaduan dari orang tua siswa yang merasa kecewa dengan keputusan Kepala SMP Negeri 1 Sidoarjo. Pasalnya putra-putri mereka yang masuk kelas akselerasi di semester 1, justru dipindah ke kelas regular di semester 2.
Padahal mereka adalah peserta didik baru yang terjaring melalui jalur Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI). Selain itu para siswa tersebut juga sudah melakoni tes IQ. Bahkan orang tua mereka juga sudah menandatangani formulir dari pihak sekolah yang menyatakan tidak akan minta putra-putrinya dipindah ke kelas regular.
Namun setelah mendengar uraian dari berbagai pihak yang dihadirkan di forum tersebut, Nasih menyimpulkan ada beda pemahaman antara orang tua siswa dengan pihak sekolah terkait kelas akselerasi tersebut.
“Berbekal surat pernyataan tersebut, orang tua beranggapan anak mereka tetap akan berada di kelas khusus itu hingga lulus tahun depan. Tapi sekolah menerapkan sistem promosi dan degradasi yang diberlakukan usai semester pertama. Jadi mis-nya disini,” ujar legislator PKB itu.
Nasih menambahkan, di semester pertama itu para guru melakukan penilaian menyeluruh pada semua siswanya. Mereka yang dianggap tak mampu akan didegradasi dari kelas akselerasi. Bangku yang kosong itu bakal diisi oleh siswa regular yang dianggap punya potensi.
“Tes IQ tadi hanya salah satu pertimbangan saja. Berikutnya jalur KKCI itu cuma pintu masuk dari sekian banyak skema PPDB (Penerimaan Peserta Didik baru-red). Tujuannya agar siswa yang punya prestasi akademis jangan sampai terhalang oleh sistem zonasi untuk masuk sekolah negeri,” jelasnya.
Sedangkan soal Surat Pernyataan yang ditandatangani orang tua siswa itu, kalimatnya memang agak sumir. "Mestinya di bagian belakang surat itu tertulis, tidak akan memindahkan anaknya ke kelas regular kecuali berdasarkan hasil asesmen guru,” katanya lagi.
Karena itu ia menyarankan agar Dikbud Sidoarjo memfasilitasi mediasi antara pihak SMP Negeri 1 dengan orang tua siswa. Namun Nasih menekankan agar siswa yang bersangkutan juga dilibatkan di forum tersebut.
“Karena kelas akselerasi itu tidak hanya mempertimbangkan faktor IQ saja, namun juga mental dan psikologi anak. Masalahnya akan timbul jika anak itu memang sudah merasa tak mampu, namun justru orang tuanya yang ngotot. Biasanya itu hanya lantaran ego orangtua,” imbuh Nasih sambil tersenyum.
Lebih lanjut dijelaskannya, jalur KKCI itu sendiri baru diterapkan di tahun ajaran 2023 lalu. Ada 5 sekolah yang menjadi percontohan, yakni SMPN 1, SMPN 3 dan SMPN 5 Sidoarjo serta SMPN 1 Taman dan SMPN 1 Sedati.
Usai semester 1 lalu, hampir di semua sekolah yang membuka jalur KKCI itu ada siswa yang terdegradasi dari kelas akselerasi. “Jumlahnya saya lupa di tiap-tiap sekolah, tapi khusus di SMPN 1 Sidoarjo ada 11 anak,” sebut politisi yang akan kembali berkontestasi di Pileg 2024 melalui Dapil Sidoarjo 6 itu.
Rencananya di tahun ajaran 2024 mendatang, Dinas Dikbud Sidoarjo akan membuka skema PPDB melalui jalur Kelas Khusus Seni Budaya (KKSB). “Biar lengkap. Ada KKCI, lalu KKO (Kelas Khusus Olahraga-red) dan nanti ditambah KKSB,” pungkasnya.(pram/hans)
