Taufik Wijaya saat memberikan pelatihan pada para pelaku UMKM di Sidoarjo.
DNN, SIDOARJO – Masyarakat kota delta langsung bereaksi setelah munculnya keputusan Pemkab Sidoarjo menghentikan program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma) dan Bedah Warung di tahun anggaran 2024 ini.
Mereka berharap dana APBD yang terlanjur dialokasikan untuk Kurma sebesar Rp 23 Miliar dan Bedah Warung senilai Rp 1,2 Miliar tersebut dialihkan ke program pembangunan lainnya melalui mekanisme APBD Perubahan yang digarap DPRD Sidoarjo pertengahan tahun ini.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Samsul Hadi yang dihubungi melalui selulernya, Sabtu (01/06/2024) pagi tadi mengatakan sebelum ada rencana pengalihan anggaran, pihaknya meminta Pemkab menyampaikan dulu hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja ini di tahun sebelumnya.
“Perlu ada kajian dari tim monev program ini untuk memetakan kelemahan-kelemahan dari program ini berdasarkan data-data yang valid dan akurat. Sejak awal PDI Perjuangan sudah bersikap tegas dengan menolak program ini hingga melakukan walk out di Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi itulah, DPRD maupun Pemkab Sidoarjo bisa menentukan arah kebijakan kedepan, terutama soal kemungkinan pengalihan anggaran Kurma dan Bedah Warung untuk membiayai program pembangunan lainnya.
Namun lagi-lagi politisi yang akrab dengan panggilan Samhad itu meminta Tim Anggaran Pemkab maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo untuk melakukan kajian yang lebih cermat jika berniat mengalihkan alokasi dana Kurma dan Bedah Warung tersebut.
“Harus dilihat dulu porsi APBD-nya. Ya harus memperhatikan banyak sektor. Tidak bisa satu sisi, mesti kolektif di sektor yang lain. Karena itu perlu kajian anggaran yang bertujuan untuk memetakan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga bisa dilihat dulu, mana yang prioritas,” jelasnya.
Meski begitu, menurutnya juga ada baiknya jika anggaran yang terlanjur dialokasikan untuk membiayai kedua program tersebut tetap dikucurkan untuk menunjang program percepatan sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM).
“Saya kira juga tepat jika tetap di sektor UMKM, tapi harus mengedepankan asas keadilan sosial bagi masyarakat Sidoarjo dan bukan atas dasar titip-titipan seperti sebelumnya,” ujar dosen di beberapa Universitas swasta di Surabaya itu.
Samsul Hadi, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sidoarjo.Usulan itupun disambut baik Ketua Sinergi Entrepreneur Nusantara (Sintesa), Taufik Wijaya yang dihubungi terpisah. Menurutnya maju tidaknya pergerakan UMKM di Sidoarjo juga dipengaruhi ikut campurnya pemerintah daerah, termasuk dalam penerapan politik anggaran.
Menurutnya penyelesaian suatu masalah, efektif dilakukan dengan cara menangani terlebih dahulu akar penyebabnya. “Kondisi perkembangan UMKM di Jatim khususnya di Sidoarjo terkendala dengan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dan belum mampu mengikuti perkembangan zaman,” sebutnya.
Berdasarkan info Kementerian Koperasi dan UMKM yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2017, perkembangan UMKM Nasional mencapai 62,92 juta unit. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian (2018), sektor ini menyumbang 60,34% terhadap PDB Indonesia serta menjadi salah satu kekuatan negeri ini untuk menanggulangi dampak krisis dunia.
“Masalahnya, kuantitas UMKM ini belum diikuti oleh kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas. Hal inilah yang menyebabkan banyak UMKM berjalan stagnan bahkan lenyap dalam waktu yang sebentar serta belum berdampak signifikan pada ekspor kita,” tuturnya.
Untuk itu dibutuhkan sebuah wadah berupa Learning Center UMKM di Sidoarjo guna memberikan pemahaman bagi masyarakat umum khususnya pelaku usaha mikro terkait dasar-dasar pengelolaan UMKM yang baik dan benar. Desain pembelajaran di Learning Centre ini mencakup teknik Pemasaran Digital Produk, Legalitas atau Perijinan, Pembiayaan, Pelaporan Keuangan dan Perpajakan.
Keberadaan Learning Centre itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang bersifat luas dan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran, sehingga nantinya tempat ini bisa menjadi pusat pembinaan, pendampingan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Sidoarjo.
“Saya kira dana Kurma dan Bedah Warung yang hampir Rp 25 Miliar itu bisa dialihkan untuk mewujudkan Learning Center ini sehingga benar-benar bisa termanfaatkan untuk lebih memberdayakan UMKM Sidoarjo ke depan,” pungkas Taufik.(pram)
