DNN, SIDOARJO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sidoarjo sudah melakukan proses lidik awal terkait bangunan milik PT Bernofarm yang berdiri di atas lahan sempadan sungai di Desa Tebel Kecamatan Gedangan.
Saat dihubungi melalui selulernya, Kamis (27/06/2024) Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yany Setiyawan mengatakan hasil lidik tersebut akan segera dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, yakni Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman, Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM-SDA).
Jika nantinya ditemukan bukti pelanggaran adanya pemanfaatan tanah negara yang tidak sesuai peruntukannya, dinas-dinas teknis tersebut harus mengirimkan surat teguran terlebih dahulu ke PT Bernofarm.
“Jika sampai tiga kali tidak dihiraukan, kirim surat lagi surat peringatan untuk membongkar sendiri bangunan yang berdiri di atas tanah sempadan sungai itu. Jika sampai tiga kali surat peringatan tidak dihiraukan, selanjutnya dinas teknis berkirim surat kepada Satpol-PP untuk meminta bantuan agar dilakukan penertiban paksa," imbuhnya.
Yany menegaskan, pihaknya berkomitmen menegakkan aturan dan membantu dinas teknis dalam penertiban bangunan ilegal di atas lahan sempadan. Langkah-langkah tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan menjaga ketertiban serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo. Ia menilai kasus ini sangat gampang untuk diusut, mengingat bangunan yang berdiri di atas batas sempadan sungai terlihat secara kasat mata.
Ditambahkannya regulasi yang ada harus terintegrasi dengan kebijakan lainnya untuk mengatasi masalah ini. Ia juga menyoroti adanya potensi perusahaan swasta yang sengaja melanggar semua aturan yang ada namun justru terkesan dibiarkan oleh Pemkab Sidoarjo.
"Kasus pendirian bangunan di atas lahan sempadan sungai oleh PT Bernofarm ini harus dilihat dalam kacamata luas, dengan opini adanya perusahaan swasta yang mencoba mengedepankan bahasa arogansi dengan menabrak semua regulasi. Kalau kemudian Pemkab membiarkan saja, ini jelas bahaya," ujar Heru.
Dihubungi terpisah, Imam Syafi'i, warga Desa Karangbong Kecamatan Tebel yang melaporkan kasus ini ke Polresta Sidoarjo mengatakan terus memantau perkembangan penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. “Saya masih menunggu SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan-red) dari Polresta," ujarnya.
Informasi yang diterimanya menyebutkan penyidik Polresta Sidoarjo sudah memanggil Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PPCKTR dan Kepala Bidang Pengairan PUBM-SDA untuk dimintai keterangan terkait kasus ini pada Rabu, 26 Juni kemarin.
Namun Imam mengaku belum tahu apakah kedua pejabat tersebut memenuhi panggilan itu. "Sampai saat ini saya belum dapat informasi apakah perwakilan dari kedua dinas tersebut sudah diperiksa,” pungkasnya.(pram)
