DNN, SIDOARJO – Parpol pemilik kursi di DPRD Sidoarjo wajib mengajukan kandidatnya dalam perhelatan Pilkada 2024, baik sebagai pengusung maupun pendukung pasangan calon. Jika tidak, maka akan di-‘black list’ di penyelenggaraan Pilkada berikutnya.
“Harus ikut. Kalau tidak mengajukan calon bupati mapun calon wakil bupati akan kita diskualifikasi pada Pilkada periode depan,” jelas Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sidoarjo, Haidar Munjid, Senin (15/07/2024) siang tadi.
Hal itu disampaikannya usai penyelenggaraan acara Sosialisasi Peraturan KPU No. 8/2024 tentang Pilkada di Fave Hotel Sidoarjo yang dihadiri 90 orang perwakilan Parpol Parlementer, Ormas dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Sidoarjo.
Lebih lanjut dijelaskannya, sesuai piranti hukum tersebut, parpol-parpol parlementer itu bisa menggunakan dua skema pencalonan. Yang pertama menggunakan hitungan keanggotaan di DPRD, yakni 20% dari jumlah total kursi atau minimal 10 kursi.
Selain itu Parpol juga bisa menggunakan skema hitungan minimal 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di Sidoarjo, yakni sebesar 288.019 suara. “Lengkapnya ada di Pasal 11 di PKPU tadi,” imbuh mantan Ketua Bawaslu Sidoarjo itu.
Jika melihat komposisi kursi yang dimiliki parpol parlementer, Pilkada Sidoarjo yang akan digelar pada 27 November mendatang itu berpotensi diikuti 4 pasang calon kepala daerah. “Itu maksimal, kurang juga bisa tergantung koalisinya. Karena hanya PKB yang bisa mengusung sendiri jagonya,” kata Haidar.
Namun jika ternyata sampai akhir masa pendaftaran pasangan calon yang ditutup pada 29 Agustus mendatang hanya ada satu pasang kandidat, KPU Sidoarjo akan memberikan perpanjangan waktu sampai 3 hari atau hingga Minggu, 1 September 2024.
Ketentuannya, sebagaimana tersurat di pasal 135 PKPU tersebut, jika parpol yang belum mendaftar itu jumlah kursinya melebihi 10, maka komposisi parpol pengusung maupun pendukungnya tidak bisa utak-atik lagi. Sebaliknya, jika kurang dari 10 kursi, komposisinya masih bisa diubah.
Namun jika sampai akhir masa perpanjangan waktu pendaftaran itu tetap tidak ada kandidat lain yang mendaftarkan diri, maka Pilkada tersebut bisa tetap dilangsungkan dengan satu pasang calon melawan ‘bumbung kosong’.
Selain itu, Haidar menambahkan ada satu poin penting yang membedakan PKPU 8/2024 ini dengan piranti hokum sebelumnya. Dimana batasan minimal usia untuk Calon Gubernur/Wakil Gubernur adalah 30 tahun. Sedangkan untuk calon pasangan kepala daerah di level kabupaten dan kota minimal 25 tahun.
“Aturan berdasarkan putusan MK yang terbaru. Kalau sebelumnya 30 tahun untuk bupati dan walikota serta 35 tahun untuk Gubernur dan Wakil Gubernur. Perhitungan itu berdasarkan tanggal pelantikan,” pungkas Haidar.(pram)
