DNN, SIDOARJO – Plt Bupati Sidoarjo, Subandi berjanji akan mengawal proses perizinan pendirian rumah ibadah yang ada di kota delta. Targetnya, hingga akhir Juli ini rumah-rumah ibadah yang membutuhkan izin dari Pemkab bakal terdata.
"Saya sudah koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu (DPMTPSP) serta Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang terkait semua izin tempat pendirian ibadah akan dikawal," tegasnya sebagaimana dikutip dari siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sidoarjo.
Pernyataan itu disampaikan Subandi saat menerima kunjungan staf khusus Presiden RI, Grace Natalie Louisa sekaligus melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat beserta stakeholder terkait di ruang transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (15/07/2024) kemarin.
Hal ini terkait viralnya informasi melalui media sosial maupun pemberitaan di media massa terkait kasus penolakan operasionalisasi rumah ibadah umat Kristen di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Pemkab Sidoarjo selalu mengedepankan dialog terbuka untuk mencari solusi atas segala permasalahan yang terjadi sehingga bisa diterima oleh semua pihak. "Kita perlu menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat," ujar Subandi.
Ia menegaskan bahwa konflik semacam ini harus diselesaikan dengan bijak, agar kedamaian dan keharmonisan tetap terjaga. "Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi. Dan saya juga pesan agar masyarakat tidak asal menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, terlebih terkait kehidupan beragama," jelasnya.
Tental hal itu Kepala DPMTPSP, Rudi Setiawan mengatakan saat ini pihaknya dan Dinas Perkim tengah mendata perizinan semua rumah ibadah. Sampai saat ini ada beberapa tempat ibadah yang sudah memenuhi dokumen persyaratan yang nantinya akan diupload ke aplikasi SIMBG Kementerian PUPR.
"Izin rumah ibadah ini meliputi izin bangunan untuk beraktivitas, perizinan yang bersifat legalitas, dan wajib pula melampirkan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota-red)," jelas mantan Camat Waru itu.
Sementara itu Grace Natalie mengapresiasi gerak cepat Pemkab Sidoarjo dalam mengatasi konflik antar umat beragama tersebut. "Ini merupakan bentuk komitmen bersama bahwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua warga Negara berhak mendapatkan yang terbaik apapun latar belakangnya dan agamanya," pungkasnya.(pram)
