 |
| Plt Bupati Sidoarjo, H Subandi dan kepala daerah di Indonesia saat penandatanganan kerjasama bersama PT Semen Indonesia (Persero) |
DNN, JAKARTA — Kabupaten Sidoarjo dinilai berhasil oleh pemerintah pusat dalam mengolah dan menjual produk hasil olahan sampah menjadi RDF (Refuse Derived Fuel).
Lantaran itu Pemkab Sidoarjo diundang oleh tim strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) KPK dalam acara penandatanganan MoU bersama BUMN dan BUMD pada sektor pengelolaan sampah di Gedung Juang Lantai 3, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta selatan. Kamis (23/8/2024).
Koordinator Stranas PK, Pahala Nainggolan, yang juga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, dalam sambutannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan output ke-4 dari aksi Penguatan Pengawasan Badan Usaha Pemerintah ( BUMN dan BUMD). Menurutnya aksi ini didasari pada belum optimalnya proses pengawasan terhadap badan usaha pemerintah.
"Pertambangan dan Pengolahan sampah masih menjadi isu krusial bagi sebagian besar daerah di Indonesia. Terutama untuk pengolahan sampah di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia belum tertangani secara keseluruhan dengan baik. Pengolahan sampah masih banyak berakhir dengan pembakaran sampah terbuka, dikubur ataupun dibuang bebas yang akan bermuara ke laut," Ungkapnya.
Oleh karena itu, Stranas PK menekankan pengimplementasiannya di 2 sektor yaitu sektor pertambangan yang dinilai rentan praktik korupsi serta sektor pengolahan sampah yang merupakan isu krusial dan juga merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia.
"Untuk sektor pengolahan sampah Stranas PK menekankan prinsip sekali dayung dua tiga pulau terlampaui dimana permasalahan sampah teratasi dan BUMD diberdayakan dalam mengolah energi terbarukan," Jelasnya.
 |
| Plt Bupati Sidoarjo H Subandi (tengqh) Didampingi kepala DLHK Sidoarjo, Bahrul Amig dan Asisten 2, Makmud saat hadiri undangan Stranas PK KPK di Jakarta |
Sementara itu, Plt.Bupati Sidoarjo Subandi ditemui seusai penandatangan perjanjian kerjasama bersama PT Semen Indonesia (Persero) mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah harus didasarkan pada asas tanggungjawab, keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas ekonomi, dan asas kesadaran.
“Tugas pemerintah daerah, menjamin adanya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan Lingkungan,” jelas Subandi.
Ia optimis bahwa, penandatanganan kerjasama ini akan membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kabupate Sidoarjo. Kolaborasi ini adalah bukti nyata komitmen kita untuk membangun lingkungan yang lebih baik.
Selain dihadiri oleh Pit Bupati Sidoarjo, H Subandi, turut hadir dalam kegiatan itu asisten Perekonomian dan Pembangunan, Makmud dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Bahrul Amig.(Hans)
