DNN, SIDOARJO - KPU Sidoarjo membuka membuka lowongan kerja sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim serta Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo pada Pilkada 2024.
Koordinator Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas KPU Sidoarjo, M. Yasin menjelaskan dibutuhkan 19.131 petugas KPPS untuk 2.733 TPS yang tersebar di seluruh Sidoarjo. Jumlah tersebut termasuk yang bertugas di TPS Khusus, seperti yang berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan).
Masyarakat yang berminat menjadi KPPS bisa mengirimkan berkas pendaftaran mereka melalui kantor sekretariat PPS di desa/kelurahannya masing-masing. Masa pendaftarannya dibuka sejak 17 hingga 28 September 2024 mendatang.
Berkas-berkas pendaftaran itu akan diteliti sebelum hasilnya diumumkan pada 30 September untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Nama-nama personel KPPS yang terpilih akan ditetapkan dan sekaligus dilantik pada 7 November mendatang.
“Terkait teknis pendaftaran, termasuk berkas-berkas yang harus disiapkan, silahkan dilihat di website KPU Sidoarjo atau bisa ditanyakan ke anggota PPS,” jelas Yasin saat dihubungi Rabu (18/09/2024) siang tadi.
Lebih lanjut dijelaskannya, ada tujuh orang personel KPPS yang ada di setiap TPS yang dibantu dua orang petugas trantib. Mereka akan melayani sekitar 600 orang yang terdaftar di TPS tersebut selama tenggat waktu pemungutan suara yang dibuka dari pukul 07.00 sampai 13.00 wib.
Dan setelah itu baru melakukan penghitungan suara dan pemberkasan secara online dan di berbagai form yang tersedia yang biasanya berlangsung hingga malam. Berikutnya berkas-berkas tersebut dan peralatan pemungutan suara diantar ke kantor sekretariat PPS yang ada di kantor desa/kelurahan.
Sebagaimana yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya, petugas KPPS ini juga bertugas membagikan undangan ke masyarakat yang akan memilih di TPS-nya masing-masing. Selain itu mereka juga membuat dan menata lokasi TPS sehari sebelumnya.
Karena itu KPU Sidoarjo membatasi usia petugas KPPS tersebut minimal 17 tahun dan diutamakan paling tua 55 tahun. Dan untuk itu mereka akan diupah Rp 850 ribu per orang. Khusus Ketua akan mendapatkan tambahan Rp 50 ribu. Sedangkan untuk setiap petugas trantib sebesar Rp 650 ribu.(pram)
