DNN, SIDOARJO – Sampai Senin (15/09/2024) malam, Chandra belum datang dan melakukan tabayyun dengan pengurus DPC PKB Sidoarjo terkait ujaran kebencian yang dilontarkannya melalui WA Grup Suara Masyarakat Sidoarjo (SMS) beberapa waktu lalu.
“Tidak datang dan tidak ada konfirmasi kehadiran sama sekali,” jelas Sekretaris DPC PKB Sidoarjo, Sihabuddin yang ditemui di ruang kerjanya, sore tadi. Karena itu ia dan segenap pengurus inti termasuk Bidang Hukum dan HAM langsung merapatkan barisan untuk melakukan langkah selanjutnya.
Sihab menandaskan, sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Ketua DPC PKB Sidoarjo, Abdillah Nasih pada wartawan kemarin, pihaknya sudah punya itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan memberikan ruang pada Chandra menyampaikan klarifikasinya.
“Ya nggak apa-apa kalau memang niat baik kami ini diabaikan. Berikutnya kami akan layangkan surat somasi pada yang bersangkutan. Soal kapan surat itu akan kita layangkan, tergantung keputusan nanti,” tambahnya.
Hanya saja ia mengaku belum tahu isi surat somasi itu karena masih perlu dibahas bersama dalam forum rapat dengan bidang Hukum dan HAM yang dikomandoi Fattahul Anjab dan Fauzul Kabir tersebut.
Sementara itu Wakil Ketua DPC PKB Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mengatakan pihaknya sudah tahu identitas termasuk tempat tinggal Chandra yang dikenalnya melalui WA Grup SMS tersebut. “Jadi nanti kita kirimkan surat somasinya kesana,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota WA Grup SMS yang menggunakan nick name R CH4NDR4 4W (CAW) tersebut memplesetkan kepanjangan PKB dengan sebutan ‘Partai Koruptor Bersatu’. Cuitannya tersebut sempat direaksi Dhamroni yang juga ada di grup WA itu.
Dan setelah terjadi saling lempar cuitan yang ditimpali anggota grup lainnya, pihak Admin pun langsung menghapus tulisan tersebut secara permanen. Meski Chandra sudah meminta maaf di forum perbincangan tersebut, tapi pihak PKB tetap menuntut klarifikasi pada institusi parpolnya.
“Secara pribadi sudah saya maafkan, tapi karena ini menyangkut organisasi, dia juga harus menyampaikan permintaan maafnya pada PKB melalui DPC. Cukup itu saja,” imbuh politisi senior partai berlogo bola bumi dan sembilan bintang itu.
Namun karena yang bersangkutan tak memenuhi permintaan tersebut, DPC PKB dipastikan akan segera melayangkan somasi. Masalah ini bisa merambah ke ranah pidana jika surat itu kembali diabaikan.
Fattahul Anjab dan Fauzul Kabir sepakat menyatakan kasus ujaran kebencian tersebut melanggar UU No 1 tahun 2004 tentang ITE, khususnya Pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 a ayat 2. “Ini mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu,” jelas Fauzul.
Jika nantinya terbukti bersalah, yang bersangkutan terancam hukuman maksimal berupa 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar.(pram)
