Abdillah Nasih (duduk paling kanan) bersama pengurus DPC dan anggota fraksi PKB Sidoarjo sebelum menyampaikan pernyataan persnya.
DNN, SIDOARJO – DPC PKB Sidoarjo mengancam akan memberikan sanksi tegas pada jajaran pengurus di semua level maupun barisan legislator yang tidak patuh dengan garis kebijakan partai tersebut terkait Pilkada.
“DPP sudah menetapkan Mas Iin dan Pak Edi sebagai calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo di Pilkada 2024. Kami akan berikan sanksi bagi yang tidak tegak lurus dengan ini. Pengurus yang ada di tingkat anak cabang dan ranting yang tidak patuh akan langsung kami ganti,” tegas Ketua DPC PKB Sidoarjo, Abdillah Nasih dalam jumpa pers yang digelar di Café Kopili, Senin (02/09/2024) sore tadi.
Aturan serupa juga diberlakukannya bagi anggota fraksi PKB di DPRD Sidoarjo yang baru dilantik pada 21 Agustus lalu serta di DPRD Jatim. “Tegak lurus ya tegak lurus. Kalau sampai melanggar bisa di PAW,” tandas politisi senior tersebut didampingi segenap pengurus DPC PKB Sidoarjo dan juga Paslon yang dijagokannya dalam Pilkada mendatang.
Sebagaimana diketahui dari 15 anggota Fraksi PKB periode 2024-2029 tersebut terdapat putra sulung mantan Ketua DPC PKB sebelumnya, Subandi yang kini berkontestasi di Pilkada tahun ini melalui Gerindra dan koalisi 8 parpol lainnya. Sedangkan di DPRD Jatim, PKB Sidoarjo menempatkan Sriatun sebagai legislatornya yang juga istri Subandi.
Dan terakhir, parpol berlambang bumi dan Sembilan bintang itu juga meminta pada Subandi untuk segera mencopoti sendiri baliho-baliho sosialisasinya sebagai calon bupati di seluruh penjuru kota delta yang mencantumkan tulisan dan logo PKB.
“Kami sudah mengirim surat keberatan pada yang bersangkutan untuk segera ditindaklanjuti. Soalnya berdasarkan SK DPP PKB terbaru, saya yang ditunjuk jadi Ketua DPC dan Cak Sihabuddin sebagai sekretaris,” jelas Nasih.
Atas dasar itulah, Subandi yang dalam kontestasi Pilkada Sidoarjo nanti berpasangan dengan Mimik Idayana itu dianggap sudah tidak layak lagi menggunakan simbol-simbol PKB. “Harapan kami semoga bisa dicopoti sendiri,” tambahnya.
Meski begitu pihaknya juga sudah berkoordinasi terhadap masalah tersebut dengan Bawaslu Sidoarjo. “Sudah kami sampaikan dan Bawaslu janji akan segera ditertibkan setelah penetapan Paslon. Tapi kami berharap bisa dilakukan sesegera mungkin,” pungkas Nasih.(pram)
