DNN, SIDOARJO – Plt Sekda Sidoarjo, Andjar Surjadianto memastikan uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk para ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang tertahan selama tiga bulan ini akan diterimakan sebelum Lebaran.
“Kami berharap persetujuan dari Kemenkeu (Kementerian Keuangan-red) akan turun pekan depan. Tapi kalaupun belum, kami sudah siapkan skema talangan,” ujarnya di forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Sidoarjo, Selasa (11/04/2023) siang tadi.
Disebutkannya, Pemkab Sidoarjo akan mencairkan 50 persen dari nilai TPP yang harusnya dibayarkan pada 4.500 ASN senilai Rp 210 Miliar itu. “Namun intinya kami tetap tidak mengabaikan azas kehati-hatian karena menyangkut keuangan negara,” jelas birokrat yang juga menjabat sebagai Kepala Inspektorat tersebut.
Sementara itu Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Arif Mulyono menjelaskan pihaknya sudah melengkapi semua persyaratan yang diminta pemerintah pusat untuk mencairkan dana TPP bagi 250 jenis jabatan tersebut pada 5 April lalu.
“Estimasi kami, jawaban dari Jakarta paling lambat 17 April pekan depan. Kalau sudah ok, maksimal dalam waktu tiga hari setelah tanggal itu TPP bisa dibagikan 100%. Tapi kalau estimasi itu meleset, kita pakai skema yang disampaikan Pak Sekda tadi,” katanya saat ditemui seusai mengikuti RDP tersebut.
Diakuinya memang ada kelambatan dalam penyelesaian berkas-berkas pengajuan TPP tersebut. Faktornya karena pihaknya harus beradaptasi dengan aplikasi SIMONA yang diterapkan Kemenkeu untuk mengupload dokumen tersebut.
“Salah satunya kami harus mencantumkan dokumen analisa jabatan dari tiap-tiap ASN yang berhak atas TPP tersebut. Sampai Desember tahun lalu baru 30 persen yang menginput, lalu di akhir Januari sudah masuk 50 persen dan clear semuanya di Pebruari,” jelas Arief.
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori mengapresiasi inisiatif dan langkah taktis yang dilakukan Pemkab untuk mengatasi masalah itu. “Memang harus begitu karena TPP ini sangat ditunggu para ASN. Dan ini juga sangat berpengaruh pada produktifitas kinerja mereka,” katanya.
Politisi PKB itu menambahkan, RDP yang digelarnya saat ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan sebelumnya. “Jadi ini bukan yang pertama. Karena itu urusannya bisa cepat selesai karena Pemkab bisa langsung memberikan solusi yang baik. Dan ini sudah sesuai dengan permintaan kami agar pencairan TPP bisa dilakukan sebelum Lebaran,” tandas Dhamroni.
Ia juga yakin Pemkab sudah mempertimbangkan aspek-aspek hukumnya, jika nantinya benar-benar harus menggunakan skema kedua, yakni pencairan 50%. “Pasti sudah dihitung dengan cermat agar tak menabrak regulasi yang ada,” tambahnya.
Menurutnya, peristiwa ini bisa dijadikan pelajaran bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar masalah ini tak kembali berulang di tahun-tahun berikutnya. “Mereka harus cepat belajar soal aplikasi baru yang diterapkan pemerintah pusat,” pungkas Dhamroni.(pram/hans)