foto Ist
DNN, SIDOARJO — Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo kembali mengamankan empat kepala desa dalam pengembangan kasus OTT jual beli jabatan perangkat desa di wilayah kecamatan Tulangan beberapa waktu lalu. Mereka diantaranya Kepala Desa Kepadangan, Kepunten, Grabagan, dan Kebaron.
Informasi tersebut disampaikan oleh ketua Java corruption watch (JCW), Sigit Imam Basuki saat di temui di ruang kerjanya, Jum’at (30/5/2025) sore.
“Informasi yang saya terima seperti itu, dan saat ini tim penyidik terus mengembangkan kasus tersebut karena memang sudah terjadi bertahun tahun yang melibatkan banyak pihak dan terorganisir,” Ujarnya.
Karena itu Ia akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Saya sangat mendukung tim penyidik Polresta Sidoarjo bekerja secara profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Karena itu saya akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas,” Ujarnya.
Ketua Java corruption watch (JCW), Sigit Imam Basuki
Salah satu kepala desa di Kecamatan Buduran yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa permainan meloloskan peserta penjaringan perangkat desa itu biasa dilakukan saat ujian tes dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Sistem ini sudah didesain untuk memberikan nilai tinggi pada calon pengantin (istilah untuk peserta yang dipastikan lolos-red).
“Kalau ujian itu dilakukan di BKD Kabupaten atau Propinsi, kemungkinan besar cara itu bisa dilakukan. Namun jika tes itu dilakukan di BKN saya jamin tidak akan bisa dipermainkan,” tutur Kades yang sederhana ini.
Ia juga menambahkan bahwa kasus jual beli jabatan perangkat desa tersebut sudah terjadi bertahun tahun. Banyak desa-desa perangkatnya di isi oleh keluarga lingkaran mereka sendiri.
“Kalau tidak keluarganya Kades, oknum staf Kecamatan, ya keluarganya broker itu sendiri yang mengisi perangkat di banyak desa, silahkan dicek sendiri,” Ungkapnya sambil tersenyum.
Karena itu pada momen ini, Ia meminta kepada tim penyidik saber pungli Polresta Sidoarjo harus bisa mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Sehingga kedepan tidak ada lagi cara-vara culas yang merugikan masyarakat.
“Saya kira semua masyarakat Sidoarjo sangat mendukung penuntasan kasus ini sampai tuntas. Apalagi pemberantasan kasus korupsi menjadi program prioritas Bupati Sidoarjo saat ini,” Pungkasnya.(hans)