Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo saat meresmikan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Sidoarjo
DNN, SIDOARJO — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Polda Jawa Timur, yang dipusatkan di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (20/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, serta Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Nasikh. Hal tersebut sebagai bentuk kolaborasi erat antara institusi kepolisian dan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peresmian SPPG merupakan bagian dari program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Polri sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menanggulangi stunting dan memastikan pemenuhan gizi bagi masyarakat kurang mampu. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri secara simbolis mengoperasikan langsung dapur SPPG Polresta Sidoarjo, yang ditargetkan memberikan manfaat langsung kepada 3.405 warga setiap bulannya, sekaligus membuka lapangan kerja bagi 50 tenaga lokal dari lingkungan sekitar.
Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas inisiatif Polri yang dinilai sangat strategis dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Polri melalui program SPPG ini. Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga soal kemanusiaan, kesehatan, dan keberlanjutan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo siap mendukung penuh setiap program yang membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa program SPPG telah berkembang secara nasional dengan total 458 unit yang telah dibangun di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, program ini telah memberikan manfaat kepada sekitar 1,59 juta orang dan menyerap tenaga kerja sebanyak 22.850 orang.
“Dari SPPG tersebut, terdapat sebanyak 49 SPPG telah beroperasional, 20 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, 366 SPPG dalam tahap pembangunan dan 3 SPPG baru saja dilakukan groundbreaking serta 10 SPPG lainnya akan dilakukan groundbreaking di Kalsel,” jelasnya.
Selain peresmian SPPG, Kapolri juga meninjau langsung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Polresta Sidoarjo. Kegiatan ini merupakan sinergi Polri dengan Perum Bulog dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga ketersediaan bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat.
Dalam laporan yang disampaikan, sejak 6 hingga 19 Agustus 2025, GPM telah dilaksanakan di 15.419 titik lokasi di 36 Polda dan 1 satuan kerja Mabes Polri. Total beras SPHP yang berhasil disalurkan mencapai 21.391 ton, membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan.
Seperti diketahui Program SPPG merupakan bagian dari program pemerintah bernama Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) berfungsi sebagai dapur produksi yang menyediakan makanan bergizi dan higienis bagi anak-anak dan ibu hamil.
Tujuannya adalah meningkatkan status gizi, mencegah kekurangan gizi, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda, sekaligus mendorong ekonomi daerah melalui pembelian hasil pertanian lokal dan penyerapan tenaga kerja.
SPPG berfungsi sebagai Produksi Makanan Bergizi: Memasak dan menyajikan makanan dengan menu bervariasi setiap hari untuk siswa dan ibu hamil. Pengawasan Kualitas: Memastikan kebersihan, mutu makanan, dan keamanan pangan sesuai standar.
Manajemen Gizi: Mengelola gizi dalam setiap porsi makanan untuk memenuhi kebutuhan anak.
Manajemen Dapur: Melibatkan divisi persiapan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pencucian alat.
Pengembangan Ekonomi Lokal: Membeli bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan lokal, sehingga meningkatkan produktivitas daerah. Berikut tata cara bergabung dengan program SPPG :
- Kemitraan:
SPPG merupakan dapur umum yang dibangun dan dioperasikan oleh mitra seperti yayasan, perusahaan, koperasi, hingga UMKM, bukan hanya pemerintah. - Proses Memasak:
Bahan baku diolah di dapur SPPG. Proses ini melibatkan banyak karyawan yang memiliki tugas masing-masing. - Distribusi:
Makanan dikemas dan didistribusikan menggunakan kendaraan khusus ke sekolah-sekolah atau titik distribusi lainnya. - Koordinasi:
Tim yang terdiri dari ahli gizi, akuntan, dan petugas keamanan memastikan seluruh proses berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Program SPPG merupakan program jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah untuk
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan gizi yang baik sejak dini. Selain itu juga sebagai upaya Peningkatan Perekonomian dengan Memberdayakan sektor pertanian, UMKM, dan menciptakan lapangan kerja baru di masyarakat lokal. Sehingga hal ini akan mendukung cita-cita mewujudkan Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera di masa depan.
Sementara itu Pusat Investasi Pemerintah (PIP) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi (MBG) melalui pelaksanaan Sosialisasi Pembiayaan UMKM Dalam Rangka Mendukung Program MBG kepada Penyalur dan Calon Mitra PIP yang diselenggarakan di Kantor PIP Kamis (14/08). Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan gizi para penerus bangsa, tetapi juga membuka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.
SPPG merupakan dapur khusus yang dibangun untuk memasak, menyiapkan, dan mendistribusikan makanan yang sehat dan bergizi seimbang sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis. Tujuan utamanya adalah untuk memerangi masalah kekurangan gizi di masyarakat, seperti stunting, gizi buruk, dan anemia, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak usia sekolah, balita, dan ibu hamil.
Terkait hal tersebut, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) meluncurkan skema pembiayaan baru yang dirancang untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai ujung tombak penyediaan fasilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui konsep pembiayaan berbasis pembagian hasil usaha, pemerintah menargetkan UMKM lokal untuk membangun dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Skema ini melibatkan beberapa pihak, PIP sebagai lembaga penyedia modal disalurkan melalui lembaga penyalur Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) atau Lembaga non Lembaga Jasa Keuangan (non-LJK), untuk menyasar kelompok usaha (debitur) dari masyarakat lokal, serta yayasan sebagai pemilik lahan dan pengelola operasional dapur
“Pembiayaan UMKM ini sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas nasional, dengan menyediakan skema yang didesain untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum terlayani,” ujar Ismed, Dirut PIP si Jakarta.
Pada skema tersebut, dana akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan gedung dan pengadaan peralatan dapur SPPG. Menariknya, sumber pengembalian pembiayaan tidak membebani masyarakat, melainkan berasal dari pendapatan sewa dapur yang dibayarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kepada SPPG.
Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, menyebut pesantren adalah mitra strategis untuk dapur SPPG karena pesantren memiliki ekosistem yang lengkap.
“Pesantren itu punya lahan sendiri, tenaga kerja, dan penerima manfaat yang bersifat komunal. Semua unsur sudah ada di sana, sehingga memudahkan percepatan program,” jelasnya.
Selain itu, pesantren memiliki jumlah penerima manfaat yang besar. Contohnya, sebuah pesantren dengan 4.000 santri membutuhkan sekitar 4.000 butir telur per hari. Jika dalam seminggu 4000 santri ini memakan telur 3 butir dalam satu minggui, maka kebutuhannya melonjak menjadi 12.000 butir telur. Permintaan besar ini otomatis membuka peluang bagi UMKM lokal seperti peternak ayam, pemasok sayur, hingga pedagang beras.
Program ini menargetkan pembangunan 30.000 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, 5.326 dapur sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan dan pembangunan.
Redy menegaskan, jika berjalan sesuai rencana, program ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2–2,5% pada tahun 2027.
“Kita harus pastikan percepatan pembangunan dapur SPPG tidak terhambat oleh masalah pembiayaan maupun pengelolaan. Program ini harus dijalankan oleh pihak yang benar-benar memahami kebutuhan pesantren,” tegasnya.
Program dapur SPPG tidak hanya menjawab isu gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Dengan rantai pasok yang melibatkan UMKM lokal, program ini diperkirakan mampu menciptakan 47.000 lapangan kerja baru.
Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat RI, Badrut Tammam, menambahkan bahwa model pesantren bisa diperluas ke komunitas komunal lainnya.
“Dengan adanya dapur SPPG, UMKM bisa hidup. Dari pemasok bahan baku, petani, peternak, sampai pedagang kecil—semuanya terlibat dalam rantai ekonomi ini,” ujarnya.
Di samping manfaat gizi dan kesehatan, MBG turut memperkuat ketahanan ekonomi melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, penciptaan jutaan lapangan kerja, dan stabilisasi harga pangan lewat pembelian langsung dari produsen rakyat. Program Makan Bergizi Gratis menjadi bukti komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa dari pondasi paling dasar yaitu kesehatan dan kesejahteraan rakyat.(hans)